4 Satker Lampura Ditenggat Akhir September Kembalikan Kerugian Negara

4 Satker Lampura Ditenggat Akhir September Kembalikan Kerugian Negara

Lampung Utara – Sebanyak empat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun satuan kerja (satker) lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditenggat sampai akhir September untuk menyelesaikan seluruh tunggakan. Hal ini terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) 2019, terhadap laporan pelaksanaan kegiatan tahun lalu.

Inspektur Kabupaten Lampura Mankodri mengatakan, dari LHP-BPK RI 2019 terdapat lima pelaksana di lingkup pemkab setempat mengalami kelebihan pembayaran. Sementara 4 satker diminta harus mengembalikan kerugian akibat hal itu.

“Total kerugian negara ditaksir Rp628,230 juta ditambah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) potensi Rp304, 457 juta yang saat ini statusnya belum ada pencairan. Dilaksanakan oleh pihak rekanan tersebar di 9 perusahaan,” kata dia didamping Auditor Inspektorat Lampura, Rahardian Aristama, Kamis, 17 September 2020.

Menurutnya empat satker yang juga bermasalah tersebut tersebar di satu bagian dan tiga OPD. Yakni, Bagian Adsminitrasi dan Pembangunan (Adbang); pemeliharaan Rp76 juta ditambah makan-minum Rp401,508 juta; Dinas Perdagangan Rp202,827 juta; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar RpRp52,536 juta pada pelaksanaan Bos di tingkat sekolah menengah; Dinas Komunikasi dan Informasi Rp155,4 juta.

“Untuk Bagian Adbang telah mengembalikan sebesar Rp70,208 juta dan Dinas Perdagangan Rp89 juta. Sementara lainnya belum pernah memulangkan kerugian negara dari pelaksanaan program dilakukan dilapangan,” terangnya.

Mankodri menjelaskan total pelaksanaan program pemerintah dilakukan oleh satuan kerja maupun OPD yang belum dipulangkan saat ini Rp932,693 juta. Dikurangi dengan pekerjaan dilakukan rekanan di Dinas PUPR yang dilaksanakan oleh rekanan atau pihak ketiga. Begitu juga di Dinas Perdagangan (rekanan) dan Diskominfo (mitra kerja) Lampura.

“Untuk diskominfo itu ada beberapa yang belum memiliki kelengkapan syarat adminitrasi, yaitu beberapa media yang belum dilaporkan pertanggung jawabannya. Sementara di Dinas Perdagangan terkait pekerjaan Rehab Pasar Comok Kecamatan Sungkai Barat dan Karangsari, Kecamatan Muara dilakukan oleh rekanan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” tambahnya.

Ia menegaskan, terkait pengembalian kerugian negara tersebut pihaknya menunggu paling lambat sampai dengan akhir September 2020 ini.

“Kami berharap dapat bekerja sama, kepada pihak-pihak tersebut. Agar dapat segera menyelesaikan persoalan, sehingga dapat terus melanjutkan program yang sedang gencar-gencar dilaksanakan pemerintah,” kata Rahardian menimpali. (LP)

Share