Ada KKN Dan Pungli Dalam Proyek Lapen DD Desa Margototo Kibang Lamtim

0f9dd9d1 8079 43a1 9e05 519ad9193e08

Lamtim, etalaseinfo.com – Harapan pemerintah kabupaten Lampung Timur untuk memberantas KKN dengan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang tertuang dalam  Keputusan Bupati Nomor B. 08/21/SK/2017, dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999  tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu  Korupsi  Kolusi dan Nipotesme sesuatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara yang tentunya semua perbuatan tersebut akan berdampak kepada rakyat.

Sebagai gambaran, sudah banyak  para pejabat maupun rekanan yang telah mendekam di hotel prodeo akibat melakukan tindak pidana korupsi akibat menyalahgunakan jabatan maupun kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan membayar atau menerima dengan potongan atau Fee atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri  yang berimbas dapat merugikan Masyarakat, sehingga dapat menghambat birokrasi dan tranfaransi sebagai pejabat publik dalam kinerjanya. ternyata hal tersebut tidak membuat cermin bagi para pemangku kekuasaan, justru dengan adanya kondisi saat ini di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi covid-19 Sukendar Kepala Desa Margototo dan Supri Tim Pengelola Kegiatan (TPK)  bekerjasama dengan Direktur CV Bahtiar Cahaya Purnama( Karjono) di tengarai telah melakukan tindakkan yang melawan Hukum.

Batu

Kerjasama selama ini yang mereka lakukan berkenaan dengan adanya rencana pembuatan lapen di Desa setempat sepanjang kurang lebih 1000 m. yang pada dasarnya kegiatan tersebut telah di laksanakan, di awali dengan pembelanjaan meterial batu split dengan berbagai ukuran yang menghabiskan anggaran dari Dana Desa sebesar Rp. 54.000.000,00 ( Lima Puluh Empat Juta Rupiah). Ironinya semua itu ada permainan maupun akal akalan yang telah di lakukan oleh Kades dan TPK serta CV BCP selaku pemenang tender.

Mengingat selain material yang akan di gunakan tidak memenuhi spesifikasi juga di duga TPK telah menerima Fee dari Gianto selaku pihak ketiga atas hasil dari keuntungan pembelian material tersebut. Hal itu di sampaikan langsung oleh Suswanto selaku kuasa dari Karjono kepada Supri selaku TPK beberapa waktu lalu di kediamannya (Suswanto)  dan semua itu beliau sampaikan atas tudingan salah satu oknum Wartawan yang notabenya masih kroni dari Kades itu sendiri.

Tpk

Menurut pengakuan Karjono saat di sambangi oleh Awak Media di kediamannya, membenarkan bila Perusahaan miliknya yang telah di menangkan tender  kaitan jalan lapen di desa margototo kecamatan metro kibang Lampung timur .  Berkenaan hal tersebut bahwa selama ini memang belum pernah melakukan penandatanganan  surat perintah kerja ( SPK) apalagi yang berkaitan dengan Berita Acara Penyerahan/ Penerimaan Barang / Material, terkecuali baru Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 .

Menurutnya (karjono ) saya di panggil oleh Supri via telpon, untuk datang menandatangani berkas dari Desa, dengan adanya kedatangan saya ke Desa itu di karenakan Supri mengatakan bahwasannya semua sudah beres , sedangkan pengertian saya beres atau selesai itu sudah tidak ada masalah sebagaimana yang saya dengar lewat pak sus berkaitan pemberitaan di Media, sehingganya saya mau tandatangan akan tetapi saya tidak tahu isi dari berkas yang saya tandatangani ,

Masih menurut Karjono  bersama Istri di kediaman Awak Media ini Kamis 27 Agustus 2020 ketika di pertanyakan  tanpa adanya tandatangan pemenang proyek apa pencairan Dana tersebut bisa cair, jawabnya tidak, hal ini patut di duga bahwa lelang atau tender tersebut penuh aroma pembohongan dan kental adanya KKN.

Karjono

Camat Metro Kibang Hi. Drs Edi Harnowo saat di konfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya menekankan  kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang agar jangan sampai coba coba atau berani menyelewengkan Dana Desa walau itu hanya seribu rupiah, dan hal itu selalu beliau sampaikan di setiap waktu ada acara ( Rapat) bersama para Kades. Sedangkan terkait dugaan kasus jalan lapen di desa margototo Edi selaku Camat  tidak banyak memberikan komentar hanya  menyerahkan semua kepada yang punya poksi masing masing, jelasnya.

Menurut Ketua LSM  Goverment Tranformation Of Indonesia (GOTI) Provinsi Lampung, Bambang Suyitno, berawal dari pengakuan Hasan Fathoni Pendamping Desa  terkait Material dan pengakuan Karjono mengenai tandatangan yang telah di lakukan layak di duga keras adanya sebuah permainan terselubung antara pihak Desa dengan Pihak pihak lain, demi tegaknya supremasi Hukum maka hal ini dalam kurun waktu dekat akan di laporkan keinstansi terkait  .

Hasil pantauan  wartawan di lapangan kendati pihak kecamatan, Sekcam dan Kasi Pemerintahan, Pendamping Desa telah melakukan teguran atas pembelian material tersebut, namun pihak panitia pembangunan belum juga melakukan perbaikan.(Din)

Share