Bawaslu Lamsel Temukan Ratusan Pelanggaran PPDP

Bawaslu Lamsel Temukan Ratusan Pelanggaran Ppdp

Salah satu PPDP di Lampung Selatan yang diawasi langsung oleh Pengawas Desa saat melakukan coklit kepada pemilih, belum lama ini.

Kalianda – Selama dua pekan terakhir, Bawaslu Lampung Selatan menemukan ratusan dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilkada Lamsel 2020.

Dugaan pelanggaran yang ditemukan jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa itu didominasi PPDP tidak cermat dalam pengisian form coklit. Kemudian, disusul PPDP tidak patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. 

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan berdasarkan rekapitulasi dugaan pelanggaran hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Panwaslu Kecamatan selama periode 15-28 Juli 2020, pihaknya mencatat 331 PPDP yang diduga melakukan pelanggaran pada saat mencoklit. 

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan PPDP didominasi karena tidak cermat saat pengisian form coklit mencapai 148 dugaan pelanggaran. Kemudian, PPDP ini tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) ditengah pandemi virus Covid-19,” kata dia, Selasa (28/7/2020).

Selain itu, kata Hendra, 76 dugaan pelanggaran lainnya terdapat PPDP tidak mencoklit secara langsung kepada pemilih. “Hasil pengawasan jajaran kami di tingkat Kecamatan dan desa, memang ada yang tidak secara langsung mencoklit kepada pemilih . Bahkan, ada yang berani melakukan joki atau menyuruh orang lain,” kata dia. 

Sementara itu, Koordiv Pengawasan Bawaslu Lamsel, Iwan Hidayat mengatakan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan PPDP itu, pihaknya melalui Panwaslu Kecamatan telah menindaklanjuti dengan cara memberikan rekomendasi secara tertulis dan lisan.

“Rekomendasi ini kami berikan untuk ditindaklanjuti oleh PPDP, PPS, dan PPK berupa saran perbaikan. Artinya mereka wajib memperbaikinya karena tidak mencoklit sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” kata dia. 

Iwan mengaku temuan dugaan pelanggaran tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan jajarannya tingkat Kecamatan dan desa dalam mengawasi proses coklit yang akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. 

“Kami berharap rilis data hasil pengawasan ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak untuk memperketat pengawasan dan supervisi ke bawah sehingganya kedepannya angka seperti ini bisa ditekan dan pelanggaran tidak lagi terjadi. Kami bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD terus akan mengawasi proses pencoklitan ini juga dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19,” kata dia. (LP)

Share