Calon Petahana Wajib Cuti Kampanye Pada Pilkada 2020

Calon Petahana Wajib Cuti Kampanye Pada Pilkada 2020

Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Lamsel Wazzaki saat Rakernis Penanganan pelanggaran Pilkada Lamsel di Kecamatan Natar, beberapa hari yang. Dok/Humas Bawaslu Lamsel

Bandar Lampung – Calon petahana yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Selatan 2020 wajib cuti selama masa tahapan kampanye berlangsung. Cuti itu dilaksanakan selama 71 hari sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Hal tersebut diungkapkan, Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Lamsel Wazzaki yang mendampingi Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu, 30 Agustus 2020.

Dia mengatakan petahana yang akan maju pada Pilkada 2020 harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari. “Petahana harus cuti di luar tanggungan negara. Artinya selama 71 hari dalam masa kampanye ini harus cuti,” ujar dia. 

Wazzaki mengatakan selama cuti kampanye berlangsung jabatan seorang bupati diperlukan adanya Pejabat Sementara (PJs) kepala daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan. “Pada 23 September 2020 penetapan pasangan calon, lalu tanggal 26 September mulai masa kampanye hingga 5 Desember. Itulah maka petahana harus cuti,” kata dia.

Wazzaki mengatakan cuti kampanye ini didatur dalam Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. 

“Ketentuan cuti kampanye pada pasal 4 ayat (1) poin r yang berbunyi menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama,” kata dia. 

Hal senada diungkapkan, Komisioner KPU Lamsel, Mislamudin. Dia mengatakan cuti kampanye sesuai dengan turunan dari Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. 

“Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam Pilkada, ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Kemudian, calon petahana dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Tidak ada pilihan bagi petahana memilih ambil cuti kampanye atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Pemprov Lampung akan menyiapkan Pjs bila ada petahana yang mengambil cuti kampanye dalam Pilkada 2020. Sehingga roda pemerintahan bisa terus berjalan meskipun daerahnya menggelar pilkada.

Di Provinsi Lampung ada 8 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada. Ada petahana di 5 daerah yang berniat maju kembali dalam pesta demokrasi dan berpotensi diisi Pjs. Daerah tersebut yakni Lampung Selatan ada Nanang Ermanto, Lampung Timur ada Zaiful Bukhori, Lampung Tengah ada Loekman Djoyosoemarto, Way Kanan ada Raden Adipati Surya dan Edward Antony, Pesisir Barat ada Agus Istiqlal dan Erlina.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa bila nantinya diperlukan maka bisa saja pihaknya menyiapkan Pjs di daerah-daerah yang kosong karena ditinggalkan kepala daerahnya maju dalam Pilkada 2020. Namun pihaknya masih melihat tahapan pilkada dan dinamika didaerah masing-masing.

“Nanti akan ditunjuk Pjs sesuai dengan syarat jabatan dan kepangkatan. Itu kewenangan Gubernur Lampung. Nanti kita lihat tahapan-tahapan Pilkada, kapan saatnya ditunjuk untuk Pjs karena tidak semua daerah yang pilkada memerlukan itu,” kata Fahrizal. (LP)

Share