Empat Paparan Materi Pada Hari Ketiga Pembekalan Kepemimpinan Kada Petahana Hasil Pilkada Serentak

Way Kanan, etalaseinfo.com (SMSI)  –  Bertempat di Rumah Dinas Jabatan Bupati Way Kanan, Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M kembali mengikuti Tatap Maya Pembekalan Kepemimpinan Kepala Daerah Petahana Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, Rabu (09/06/2021) yang juga diikuti oleh Inspektur Daerah Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

Pada hari ketiga ini, disampaikan 4 (empat) Materi dengan 2 (dua) sesi, dimana pada Sesi pertama disampaikan Materi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektur III Inspektorat  Jenderal Kemendagri, Dr. Elfin Elyas, M.Si.,CRGP.,CGCAE dan Materi Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Inovasi Daerah dan IKKD oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. kemudian dilanjutkan Sesi Kedua dengan Materi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Irjen Firli Bahuri dan Materi Hubungan Kepala Daerah dan DPRD oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga.

Dalam Materi Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, disampaikan materi dengan outline Sistem Pengendalian Internal, Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemda Berbasis Risiko dan Penguatan Peran APIP Daerah. Dalam Penguatan Kelembagaan terdapat latar belakang yaitu Regulasi belum mencerminkan Independen khususnya pola pertanggungjawaban dan pelaporan, Pemda belum menyusun Rencana Pengendalian Penyimpangan sehingga banyak terjadi korupsi, Belum dilakukan supervise penjaminan kualitas hasil pengawasan APIP oleh eksternal manajemen dan Obyektivitas Inspektur terganggu karena tidak adanya jaminan dan kepastian karier sebagai PNS. Selanjutnya untuk Progres tindak lanjut rekomendasi KPK berdasarkan Surat Ketua KPK kepada Presiden Nomor : B-4324/01-16/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 terdapat Aspek Anggaran untuk memastikan tercukupinya anggaran pengawasan dalam Permendagri 33 Tahun 2019, Aspek Kelembagaan dengan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam PP Nomor 72 Tahun 2019 dan pada Aspek SDM dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM.

Selanjutnya, pada Materi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam Inovasi Daerah dan IKKD disampaikan tujuan dari Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Distribusi regional yang merata dan adil, Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, Mendorong pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat, Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, Adanya sebuah keadilan secara Nasional, Mendorong kehidupan yang lebih demokratis, Menjaga hubungan yang harmonis antara Pusat, Daerah dan Antar Daerah dalam kerangka integritas NKRI serta Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Beberapa produk Litbang Kemendagri yaitu Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) daan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelitbang memiliki peran strategis di Era Industri 4.0 yaitu Daya komputasi dan konektivitas, Analysis and intelugence, Interaksi mesin dan manusia serta Metode produksi maju.

Untuk Materi Hubungan Kepala Daerah dan DPRD dijelaskan Asas penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara  yaitu Melindungi segenap Bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Melaksanakan ketertiban dunia dengan asas Selaras, Serasi dan Seimbang. Dalam kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dari Tujuan Nasional diatas, pada Otonomi Darah, Hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengaturdan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten NKRI. Dengan desentralis penyerahan urusan Pemerintahan Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonom dengan tujuan Demokrasi memposisikan Pemda sebagai instrument pendidikan politik di Tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik Nasional  demi terwujudnya civil society.

DPRD dan KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandate rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan merupakan mitra sejajar dan menjalankan fungsinya. Selaras dengan tujuan Otonomi Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningnkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem NKRI.

Dalam paparannya tersebut juga disampaikan Faktor penyebab konflik yaitu Penyusunan APBD, Mutasi Pejabat dan ASN, Komunikasi, Kinerja dan Etika Kekuasaan dan Kebijakan penataan Kelembagaan. Sementara Eksposure Konflik meliputi Dari personal menjadi konflik hukum dan kerawanan sosial, Penggunaan Instrumen kewenangan kelembagaan secara intimidatif serta Mobilisasi/Intervensi pihak ketiga. Dalam hubungan kerja Kepala Daerah dan DPRD dalam kemitraan yang sejajar terdapat Persetujuan bersama dalam Pembentukan PERDA, Penyampaian LKPJ, Persetjuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan, Rapat konsultasi DPRD dengan KDH secara berkala dan Bentuk lainnya sesuai dengan Ketentuan PerUU.(Kf-Mar)

Bagikan