FKPA Siapkan Praktisi Unggul Guna Dukung Target Ekspor Udang

0
43

Bandar Lampung, etalaseinfo.com – Ketua Pengurus Forum Komunikasi Praktisi Aquakultur (FKPA) masa bakti 2019-2024 Hanung Hernadi berjanji akan menyiapkan praktisi yang unggul, handal dan kredibel dalam menjalankan budidaya udang. Upaya itu dilakukan sebagai kontribusi FKPA dalam mendukung program pemerintah meningkatkan target ekspor udang lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Hanung pada acara pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Praktisi Aquakultur (FKPA) masa bakti 2019-2024 di Bandarlampung, Rabu (6/11).

Pengurus FKPA yang dikukuhkan oleh Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Rusnanto, S.Pi., M.Si terdiri dari Ketua Hanung Hernadi, Sekretaris Bambang Nurdiyanto, Bendahara Wahyudi Joko dan dilengkapi dengan ketua-ketua bidang dan kordinator wilayah, mulai dari Bengkulu hingga Nusa Tenggara Timur.

“Kami siap menjalankan budidaya udang dan ikan yang  berkelanjutan melalui inovasi dan ramah lingkungan,” ujar Hanung dalam sambutannya.   

Mulai kepengurusan 1994-2004 ini, lanjut Hanung, selain udang, pihaknya merangkul praktisi ikan. Hanung mengakui teknis budidaya ikan lebih mudah dibandingkan dengan udang tetapi pemasarannya sulit.

Sebaliknya, teknis budidaya udang lebih sulit, namun pemasarannya lebih mudah. Karena itu saling tukar informasi dan pengalaman di antara teknisi, baik ikan dan udang akan tercipta sinergi yang kuat dalam memajukan sektor perikanan.

Sementara Ketua Shrimp Club Lampung (SCL) Ali Kukuh yang hadir dan memberi sambutan pada acara tersebut mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah pusat yang memprioritaskan ekspor komoditas udang segar selama lima tahun ke depan. Terutama untuk tujuan ke Amerika Serikat, Eropa, dan India yang ditargetkan volume ekspornya naik sampai 250 persen.

“Kita, investor tambak udang mendukung penuh program pemerintah pusat yang menargetkan kenaikan ekspor udang hingga dua setengah kali lipat dari sekarang,” ujar

Target tersebut, lanjut Ali, bisa tercapai jika pemerintah mempermudah investasi tambak udang. Investor tidak minta keringanan atau pun pembebasan pajak seperti pada investasi sektor lainnya. Yang diharapkan petambak hanya penyederhanaan perizinan, terutama pada pemerintah daerah. Sebab, ungkap Ali Kukuh, , banyak pemerintah daerah yang menerbitkan berbagai peraturan yang menyulitkan dan memberatkan investor.

Dicontohkannya, adanya Perbup Lampung Selatan soal kewajiban mengurus IMB tambak. Tidak saja bagi tambak yang akan dibangun, tetapi juga tambak yang sudah beroperasi sejak tahun 1990-an pun harus mengurus dan membayar biaya IMB-nya.

Ali menegaskan, proses perizinan yang begitu rumit dan berbelit-belit menjadi kendala utama dalam pengembangan tambak baru. “Jadi program KKP tersebut akan terealisasi jika ada harmonisasi dan penyderhanaan peraturan dari pusat hingga ke daerah. Jangan sebaliknya, pemerintah pusat mempermudah perizinan, di daerah malah mempersulit. Ini tentu tidak sejalan,” tambahnya mengingatkan.

Fasilitasi Lahan

Senada dengan Ali Kukuh, Ketua Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief menyatakan, sebagai pelaku usaha udang pihaknya mendukung sepenuhnya program KKP yang disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto pada Seminar Udang di IPB Bogor, baru-baru ini.

Menurut Agusri, untuk mencapai target tersebut terdapat empat komponen yang harus tersedia, yakni modal, SDM, teknologi dan lahan. Untuk modal, teknologi dan SDM, petambak mampu menyediakannya. Bahkan banyak investor tambak yang tidak menggunakan kredit perbankan dalam membangun tambak baru karena perbankan menilai usaha tambak berisiko tinggi.

Namun untuk lahan, Agus berharap, pemerintah memfasilitasi melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan sehingga investor tidak mengalami kesulitan untuk membuka tambak baru. Termasuk kepastian rencana umum tata ruang (RUTR) agar pengusaha bisa menyusun rencana pegembangan usaha yang detail.

Ia mengakui, belakangan ini usaha tambak udang banyak menghadapi kendala, seiring banyaknya serangan penyakit dan jatuhnya harga jual udang. Tetapi Agus yakin, dengan sinergi antara pelaku usaha (investor), praktisi (anggota FKPA) dan pemerintah, ke depan penyakit bisa dikendalikan.

Potensi Besar

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Rusnanto, S.Pi., M.Si menyatakan, potensi lahan untuk tambak udang di Lampung mencapai 64 ribu ha dan baru 10 persen yang sudah dimanfaatkan.

“Dengan hanya memanfaatkan 10 persen potensi lahan, nilai ekspor udang dari Lampung mencapai Rp2 triliun per tahun dan merupakan komoditas ekspor terbesar dengan kontribusi sebesar 70 persen dari total ekspor Lampung,” urai Rusnanto saat menyampaikan sambutan.

Hingga September 2019, Lampung sudah mengekspor udang sebanyak Rp1,5 triliun. Ia berharap hingga akhir tahun total nilai ekspor udang Lampung melampaui Rp2 triliun, atau minimal sama dengan tahun lalu.

Untuk itu pihaknya mendukung pengembangan tambak udang di Lampung. Apalagi dengan hanya memanfaatkan 10 persen potensi lahan, Lampung sudah berada dalam 10 besar provinsi pengekspor udang. “Mari kita bersinergi untuk mengembalikan kejayaan udang di Lampung,” ajaknya.

Pada seminar udang di IPB Bogor, baru-baru ini, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan, pemerintah pusat tetap memprioritaskan ekspor komoditas udang segar selama lima tahun ke depan. Terutama untuk tujuan ke Amerika Serikat, Eropa, dan India dengan target volume ekspor sampai 250 persen.

Sebelumnya, kata Slamet, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) untuk membangun sentra hasil produksi perikanan dengan memprioritaskan komoditas udang dan ikan tuna. (Datuk.S)