Jaksa Pinangki Miliki Harta Kekayaan Rp6,8 Miliar

Jaksa Pinangki Miliki Harta Kekayaan Rp6 8 Miliar

Jaksa Pinangki Sirna Malasari. 

Jakarta – Jaksa Pinangki Sirna Malasari memiliki harta kekayaan mencapai Rp6,8 miliar. Tersangka dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra itu terakhir menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Maret 2020.

Total kekayaan eks Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan itu mencapai Rp6.838.500.000. Jaksa Pinangki memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan total senilai Rp6.008.500.000. Tanah dan bangunan ini disebut berasal dari hasil sendiri. 

Piangki memiliki tanah dan bangunan seluas 364 meter persegi/234 meter persegi di Bogor, Jawa Barat senilai Rp4 miliar. Selain itu, ada tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi/360 meter persegi di Jakarta Barat senilai Rp1.258.500.000. Ada juga tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi/72 meter persegi di Bogor, Jawa Barat senilai Rp750 juta.

Pinangki juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin dengan total senilai Rp630 juta. Ada tiga mobil yang dilaporkan merupakan hasil sendiri. 

Ketiga mobil ialah Nissan Teana tahun 2010 senilai Rp120 juta, Toyota Alphard tahun 2014 senilai Rp450 juta, dan Daihatsu Xenia tahun 2013 senilai Rp60 juta. Pinangki juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp200 juta. Dalam LHKPN ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi catatan LHKPN Pinangki tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 27 Desember 2019.

Baru-baru ini, Pinangki diketahui membeli mobil BMW tipe SUV X5 seharga Rp1,7 miliar. Namun, data mobil mewah ini tidak tercantum dalam LHKPN Pinangki. 

Pembelian mobil itu diduga dari suap Djoko Tjandra. Mobil berwarna biru dengan pelat F 214 itu telah disita penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. 

Pinangki diduga menerima suap US$500 ribu atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Teranyar, Pinangki dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya menjadi sejumlah barang mewah. (Ant)

Share