Jangan Sampai Ada Klaster Covid Pilkada

Img20200903164400

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana di posko, Selasa, 8 September 2020. 

Bandar Lampung – Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 Lampung mengingatkan semua pihak, baik KPU, Bawaslu, pasangan calon, simpatisan, dan lainnya untuk patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya klaster penularan pandemi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.

Bawaslu dan KPU Lampung juga diminta tegas kepada bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan. Data yang ada harus segera ditindaklanjuti, jangan berhenti sebatas data tanpa makna. Perlu ketegasan penyelenggara menjatuhkan sanksi administratif terhadap paslon agar semua saling memiliki kesadaran bersama dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“Rabu ini kami akan membahas bersama gubernur Lampung sekaligus ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sebab, kami melihat ketika pendaftaran paslon kemarin ramai massa berkerumun. Apalagi tahapan pilkada masih panjang. Awas, jangan sampai ada klaster pilkada,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana, Selasa, 8 September 2020.

Dia mengatakan dalam rakor tersebut gubernur Lampung akan memberikan arahan bagaimana langkah ke depan yang harus dilakukan semua pihak. Apalagi setelah pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020, ada tahapan yang berpotensi terjadinya kerumuman massa kembali, yakni ketika penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, pengundian, dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020, kemudian masuk masa kampanye pada 26 September-5 Desember 2020, lalu pencoblosan di TPS pada 9 Desember 2020.

“Dari awal kami sudah menyampaikan kepada KPU dan Bawaslu ada protokol kesehatan yang harus ditaati ketika menggelar pilkada di tengah pandemi. Kami juga sudah memberi buku saku protokol kesehatan yang dikeluarkan Satgas Lampung,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung itu.

Saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dan semua pihak diharapkan bekerja sama dalam memutus rantai penyebarannya. Pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kemudian ada juga Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Covid-19.

Selain itu, sudah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik menjelaskan landasan hukum yang bisa digunakan sebagai sanksi bagi paslon terpilih yang terbukti melanggar prokes, antara lain UU No.23/2014 tentang Pemda dan PP No.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda. (LP)

Share