Kasus Pemalsuan Surat Yang Merugikan Negara Terkesan Ada Pembiaran

0
194

Bandar Lampung, etalaseinfo.com – Kesan pembiaran pada kasus pemalsuan surat yang diduga merugikan uang negara hingga miliaran rupiah yang menjerat tersangka panitia Pengadaan Lahan Proyek Negara (Kepala Desa Sumber Rejo), Kaderi alias Kodri di Lampung Timur, masih tanda tanya besar.

Pasalnya tersangka hingga saat ini tidak ditahan meski sudah jadi tersangka dan diduga membuat 158 surat palsu dan berperan atas penggunaan 10 AJB palsu, dan 1 surat AJB palsu diduga mengunakan nama anaknya seorang oknum polisi inisial BDR yang diduga telah mencairkan dana negara mengunakan ajb palsu.

Sementara tersangka kadri (kepala desa sumber rejo) Lampung Timur mengakui di BAP Polda Lampung dirinya diperintahkan untuk membuat keterangan palsu oleh panitia lain dari BPN dan balai besar “panitia terdiri dari beberapa unsur “kepala Desa, Camat, bpn, balai besar dan unsur Pemda baik kabupaten dan provinsi

Akibat perbuatan tersangka Cs. tidak tanggung-tanggung kerugian yang ditimbulkan. Nilai uang negara yang digelontorkan atas penggunaan suratan palsu tersebut mencapai kurang lebih Rp100 Miliar.

Seperti diketahui, di Lampung Timur tepatnya di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya sedang ada proyek strategis nasional untuk pembangunan Bendungan, yang disebut Bendung Gerak Jabung (BGJ), dengan luas sekitar 250 hektar, dan untuk lahan bermasalah 127 hektar.

Berulangkali aksi dari kalangan masyarakat korban dan pemerhati atas tidak diberikannya ganti rugi akibat perbuatan tersangka Cs sudah sering dilakukan, baik di Kantor PPK/Balai Besar/Kuasa membayar, Kantor BPN. Termasuk pernah ada rencana aksi di Polda Lampung, namun diminta dihentikan oleh Kasubdit I Polda Lampung bernama AKBP Hamid dengan janji tersangka akan P21 paling lama 14 hari sekitar beberapa bulan lalu; Namun kasubdit pun berganti hingga kasus tersangka bahkan sepertinya gelap, padahal sudah disangkakan pasal 261 Ayat (1) dan pasal lainnya berdasarkan gelar perkara di Polda Lampung.

Uniknya, tersangka sudah pernah sekali dilepas setelah ditahan 15 hari di Polres Lampung Timur. Termasuk 10 orang terduga pelaku pembuat (atau nama tertera) dalam AJB indikasi Palsu tidak menghadiri Panggilan Polda Lampung.

Kuasa hukum korban pembuatan surat palsu David Sihombing mengakui kekuatan seseorang untuk bertahan membela diri, seperti tersangka pemalsu surat dan gerombolannya yang masih bebas berkeliaran, namun surat-surat buatan tersangka diatas seratus surat dan 10 AJB yang digunakan para terduga pelaku masih dapat tergunakan untuk mencairkan uang Negara dengan modus rekayasa damai tanpa melibatkan pihak yang berhak yakni Suwardi Ibrahim.

“Perjalanan kasus ini sudah diketahui masyarakat luas, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Instansi lainnya hingga presiden sudah mengetahui kasus ini, namun tidak sanggup mengusut tuntas kasus ini, jadi sangat wajar apabila terjadi reaksi, namun saya berdoa agar tidak terjadi pertumpahan darah,” jelas David.

Senin, (23/9/2019), rencananya akan dilakukan lagi pencairan Rp21 miliar. Senilai Rp 60 M telah cair menggunakan surat yang dibuat tersangka dengan modus yang sama, dengan menggunakan surat terduga palsu 10 AJB yang digabung dengan surat-surat buatan tersangka yakni surat keterangan tanah yang dibuat tahun 2017.

Jaksa Dicky Zaharuddin berperan sebagai pengguna surat AJB, dengan terlebih dahulu membuat sarat indikasi rekayasa damai atas dua surat palsu dalam satu objek tanah yang sama dengan tujuan mendapatkan ganti kerugian dari Negara.

“Mungkinkah dua surat bisa berlaku tanpa pembuktian dipengadilan ? Apakah mungkin saya beli tanah dengan dua surat ? Sekedar damai sidang saja tidak bisa, meski ada gugatan perdata kontentiosa, sengketa kepemilikan harus diputuskan melalui pembuktian pengadilan, apalagi Klien saya sesuai data BPN Lampung Timur masuk pihak bersengketa, namun Klien saya tidak masuk terpanggil saat konsiniasi, uang bisa cair dengan damai di luar gugatan, walaupun telah ada konsiniasi (penitipan uang di Pengadilan), pada hal menurut hukum bahwa uang tidak bisa dicairkan sebelum ada gugatan perdata kontentisa, karena penitipan uang di Pengadilan bukan soal penolakan besaran ganti rugi, melainkan sengketa kepemilikan,” tegas David

Namun, disatu sisi, David mengatakan dirinya masih yakin atas tindakan penegak hukum, akan bertindak prosesional “Kemana lagi berharap ?” imbuh David

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto saat dihubungi Selasa (17/9/2019) alasan tersangka pemalsu mengapa tidak ditahan mengingat surat-surat buatan tersangka masih digunakan mencairkan uang Negara, namun belum ada tanggapan. (Riski-J)