Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Tak Sebanding Dengan Ancaman Risiko Corona

0
3
Umat muslim memadati area sekitar Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis (27/2/2020). (Ant)

Jakarta – Seorang pengusaha perjalanan haji dan umrah mengatakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menutup akses masuk turis asing maupun jemaah umrah untuk sementara waktu tidak sebanding dengan ancaman nyata virus corona (COVID-19) yang telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di seluruh dunia.

“Tentu kita rugi, namun tak sebanding dengan sakit yang dialami saudara kita yang mengidap virus corona, serta kesedihan yang dirasakan ribuan orang yang keluarganya meninggal dunia karena corona,” kata Elly Lubis dalam pernyataan persnya yang dikutif dari Antara, Minggu.

Pengusaha travel haji-umrah yang sudah 17 tahun menjadi pembimbing haji-umrah ini mengatakan dirinya melihat kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu  dimaksudkan untuk menyelamatkan jutaan nyawa manusia di seluruh dunia. Karena itu, setiap pihak  perlu memahami kebijakan tersebut karena kalau dipaksakan berangkat bukan tidak mungkin warga Indonesia berpotensi tertular dan menjadi penular wabah yang telah merenggut nyawa ribuan orang tersebut, kata penulis buku umrah “backpacker” yang akrab disapa Mbak Butet ini.

“Justru jika dipaksakan berangkat, kemudian membawa virus corona atau terkena virus corona akan menular kepada jamaah lain dari berbagai negara,” katanya. Elly memahami keresahan yang dialami para pengusaha umrah dan jemaah, namun jika melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, sesungguhnya kebijakan tersebut bagian dari pencegahan dan juga untuk keselamatan jemaah.

“Ini bukan umrahnya dibatalkan, namun ditunda karena peristiwa luar biasa yang tidak kita duga sebelumnya. Ibaratnya seperti orang yang berniat shalat berjamaah di masjid, namun tiba-tiba ada hujan besar, Allah maha mengetahui dan membalas niat baik hambaNya,” kata direktur PT Usaha Berkah Persada itu. Menurutnya, dalam kaidah fiqih juga disebutkan, menjauhi kerusakan sebaiknya diutamakan ketimbang mendapatkan manfaat.

Sebagai langkah ke depan, Elly berharap, pihak maskapai penerbangan dapat menyediakan armada tambahan ketika pemerintah Saudi sudah membolehkan kembali penerbangan untuk umrah guna mengakomodir jemaah yang tertunda keberangkatannya. “Kalau boleh usul, jika Pemerintah Saudi sudah mencabut larangan, pihak maskapai menambah (jadwal penerbangan) pesawat sehingga ketertundaan pemberangkatan umrah yang dialami jamaah tidak terlalu lama,” katanya. 

Pemerintah Arab Saudi juga diharapkan mendorong kalangan pengusaha hotel, jasa katering, dan penyewaan bus untuk dapat memberikan jadwal ulang dan pengembalian biaya yang sudah dikirimkan mengingat para pengusaha travel haji-umrah mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda.(Ant)