KPK Tetapkan Bupati Mojokerto Tersangka Suap

0
5

Mojokerto, etalaseinfo.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau komitmen berhubungan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Selain Mustafa, KPK juga menetapkan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya sebagai tersangka.

“KPK melaksanakan penyidikan tertanggal 18 April 2018, yakni dugaan penerimaan hadiah atau komitmen berhubungan pembangunan menara Telekomunikasi dengan tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa), OKY (Ockyanto), dan OW (Onggo Wijaya)” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (30/4).

KPK mengatakan, Mustafa Kamal Pasa diduga mendapatkan suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya berhubungan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

“Dugaan hadiah atau komitmen (suap) yang diterima tersangka MKP berhubungan izin pembagunan menara telekomunikasi ini yakni Rp 2,7 miliar” ucap Syarif.

Sebagai penerima, Mustafa disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 seputar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun, Ockyanto dan Onggo selaku pihak yang diduga pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Mustafa Kamal Pasa bersama Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015 Zainal Abidin, ditentukan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi berhubungan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Mustafa bersama-sama Zainal Abidin diduga mendapatkan fee untuk proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.

“Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp 3,7 miliar. Penyidik masih terus mendalami dan mengoptimalkan perkara ini, terpenting berhubungan dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” terang Syarif.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Zainal Abidin disangka melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 seputar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Mrdeka)