Legalisasi Ijazah Nanang Dibenarkan SMAN 9 Bandar Lampung

Sman 9 Bandar Lampung Membenarkan Melegalisasi Ijazah Nanang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menyambangi SMA Negeri 9 Bandar Lampung dalam rangka verifikasi faktual terhadap fotokopi legalisasi ijazah milik bakal calon bupati Nanang Ermanto. 

Bandar Lampung – KPU Lampung Selatan menyatakan telah menelusuri keabsahan fotokopi legalisasi ijazah milik bakal calon bupati Nanang Ermanto di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Bahkan, sekolah menyatakan benar adanya stempel legalisasi pada ijazah tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Teknis KPU Lamsel, Hendra Apriyansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu, 13 September 2020. Menurut Hendra, pihaknya telah menyambangi SMA Negeri 9 Bandar Lampung untuk memastikan keabsahan ijazah milik calon petahana Nanang Ermanto. 

“Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap perbedaan nama sekolah dengan stempel legalisasi di ijazah yang dilampirkan itu, sekolah menyatakan memang benar mereka yang memberi stempel legalisasi itu,” katanya.

Berdasarkan informasi dari SMAN 9 Bandar Lampung, kata Hendra, bakal calon bupati Nanang Ermanto diketahui pernah menempuh pendidikan di SMA Tunas Harapan. Sedangkan, sekolah yang mengeluarkan ijazah adalah SMAN 5 Tanjungkarang pada 1987 silam.

“Namun, sejak 1997 SMAN 5 Bandar Lampung berubah menjadi SMA Negeri 9 Bandar Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 035/O/1997. Artinya, memang SMAN 9 Bandar Lampung yang melakukan legalisasi sesuai nomenklatur perubahan nama sekolah pada 1997,” kata dia. 

Menurut Hendra, verifikasi faktual tersebut merupakan inisiatif KPU Lamsel karena ada beberapa hal yang mesti diklarifikasi dan konfirmasi terkait keabsahan ijazah tersebut, yakni nama sekolah yang mengeluarkan ijazah tidak sama dengan stempel legalisasi. 

“Verifikasi faktual ini bukan atas dasar laporan masyarakat, tapi merupakan inisiatif kami. Sebab, sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah menyatakan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi lembaga yang berwenang,” ujarnya.

Dia menambahkan jika ada beberapa kejanggalan di ijazah tersebut, seperti sidik jari seolah tak tampak di pas foto, hal itu bukan ranah KPU Lamsel untuk menelusurinya. “Kalau ada pertanyaan sejumlah kejanggalan di ijazah tersebut, bukan ranah kami. Kami bukan ahli forensik. Itu sudah domainnya penegak hukum. Kami di sini adalah sebagai penyelenggara menjalankan tupoksi sesuai aturan kewenangan kami,” katanya. 

Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Lamsel, Wazzaki saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu malam, 13 September 2020. Dia mengaku pihaknya turut mengawasi verifikasi faktual tersebut di SMAN 9 Bandar Lampung. Sekolah mengakui stempel legalisasi itu asli.

“Iya, kami turut mengawasi proses penelusuran terhadap ketidaksamaan stempel legalisasi dengan nama sekolah. Dan memang sekolah mengakuinya itu dan sudah menceritakan semua dari SMAN 5 Bandar Lampung berubah menjadi SMAN 9 Bandar Lampung. Selain itu, kami juga melihat tempat Pak Nanang Sekolah di Tunas Harapan sudah tutup,” kata dia. (LP)

Share