Masyarakat Bandar Lampung Jangan Apatis Corona

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandarlampung, Ahamd Nurizki, saat diwawancarai. Selasa. (2/2/2021).

Bandarlampung – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kota Bandarpampung meminta masyarakat jangan apatis terhadap virus corona sebab saat ini sudah sekitar 4.000 orang yang terinfeksi di kota ini.

“Prinsipnya dalam penanganan COVID-19 bukan saja bertumpu pada satgas atau pemerintah tapi masyarakat itu sendiri yang menjadi garda terdepan dalam memutus mata rantai virus ini,” kata Juru Bicara Satgas Penangan COVID-19 Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki, di Bandarlampung, Selasa.

Apalagi kasus di Kota Bandarlampung telah mencapai 4.000 lebih dan kasus kematian sudah berjumlah 270 orang yang merupakan terbanyak di Provinsi Lampung yang membuat kota ini hingga sekarang masih berstatus zona merah.

“Meskipun pasien yang sembuh dari COVID-19 juga cukup banyak dengan 3.191 orang,” kata dia.

Dia mengatakan dalam upaya menekan angka kasus COVID-19, Pemerintah Kota Bandarlampung terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (prokes) melalui berbagai media termasuk media massa.

“Kita juga saat ini sedang melakukan sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan juga Surat Edaran Wali Kota Bandarpampung terkait pembatasan jam malam dan tidak bolehnya masyarakat melakukan resepsi pernikahan dalam masa pandemi COVID-19,” kata dia.

Sosialisasi ini juga akan mengerahkan perangkat kecamatan dan kelurahan guna memberi pengertian kepada masyarakat bahwa mereka boleh mengadakan pernikahan hanya akad nikah saja dengan dihadiri oleh 50 orang.

“Kita gunakan camat dan lurah sebab mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ketika ada yang mengurus kartu nikah peran lurah dan camat menyampaikan perda dan surat edaran tersebut,” kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandarlampung itu berharap masyarakat dan pengusaha dapat mengerti bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ini guna melindungi masyarakat dan menekan angka COVID-19 dengan mengurangi kerumunan.

“Kita harap sosialisasi ini dapat maksimal dan dapat dimengerti oleh para pengusaha serta masyarakat, ini adalah salah satu cara untuk menghindari kluster baru,” kata dia.

Nurizki Dia menegaskan dalam sosialisasi Perda AKB tersebut apabila masyarakat atau dunia usaha ada yang melanggar aturan mereka dapat dikenakan sanksi yang terberat yakni denda dan penutupan usaha.

Namun, lanjut dia, pihaknya dalam melakukan sosialisasi tersebut akan lebih mengedepankan cara persuasif terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi.

“Kita dahulukan cara-cara persuasif tapi bila masih melanggar masyarakat bisa dikenakan denda sebesar Rp1 juta dan untuk usaha bisa Rp15 juta bahkan penutupan izin usahanya,” kata dia. (Ant)

Bagikan