Mengedepankan Sensitivitas Pilkada, Pandemi Covid-19 Berbahaya Bagi Manusia

Mengedepankan Sensitivitas Pilkada Pandemi Covid 19 Berbahaya Bagi Manusia

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Nanang Trenggono.Dok.

Bandar Lampung – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19 menjadi hal yang dilematis untuk dijalankan. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bergerak cepat mengambil keputusan secara cepat.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Nanang Trenggono berpendapat menyelamatkan banyak nyawa orang merupakan hal yang paling penting sehingga KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP harus bergerak cepat. Apalagi tahapan terus berjalan, pada 23 September 2020 ada penetapan pasangan calon, 24 September 2020 pengundian nomor urut, dan 26 September-5 Desember 2020 masa kampanye.

“Masih ada waktu untuk mengambil keputusan. Cepat lakukan kajian, jangan hanya webinar, harus ada langkah konkret. Saya sebagai warga negara menuntut KPU, Bawaslu, dan DKPP bergerak cepat. Ke depankan sensitivitas. Covid-19 merupakan pandemi berbahaya bagi kehidupan manusia,” katanya, Rabu, 16 September 2020.

Mantan Ketua KPU Lampung dua Periode ini mengatakan dari sisi psikologi politik kuncinya ada di institusi KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tiga lembaga tersebut satu kesatuan penyelenggaraan. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk terciptanya pilkada yang berintegritas, sehat, dan aman dari Covid-19.

“Oleh karena itu, atas desakan Komnas HAM dan sebagainya, lembaga yang kredibel KPU, Bawaslu, serta DKPP memberikan kepastian. Apakah menyelamatkan nyawa orang banyak lebih prioritas daripada hak politik,” kata Juru Bicara Rektor Universitas Lampung ini.

Dia menyatakan Pilkada 2020 mau tidak mau berada pada kondisi kontradiktif. Apalagi pilkada harus terus meningkat partisipasi pemilihnya dan pasti mengumpulkan orang banyak, sementara pandemi Covid-19 harus menghindari orang banyak dan tidak boleh berkerumun. Oleh karena itu, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus memahami situasi Covid-19. 

“Adanya pakta integritas untuk pasangan calon itu etis moral, tidak bisa dijadikan konsiderans memberikan sanksi pembatalan. Harus ada regulasi, maka KPU, Bawaslu, DKPP harus bertemu untuk membahasnya kemudian membuat rekomendasi dan dibahas di Komisi II DPR,” kata Doktor Ilmu Komunikasi ini.

Ia mengatakan penyelenggara pemilu sudah banyak yang terkena Covid-19, seperti anggota KPU Evi Novida Ginting Manik dan sebagainya. Kemudian di Lampung, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony meninggal terkena Covid-19 dan bakal calon wakil bupati Lampung Selatan Antoni Imam terkonfirmasi positif. Ada prinsip dalam penyelenggaraan pilkada sifatnya sekali jadi dan tidak berulang. Apabila tidak dikendalikan, esensi pilkada yang berintegritas tidak berjalan dan tanggung jawab itu ada dipenyelenggara.

“Pemeriksaan kesehatan sekali jadi enggak bisa diulang-ulang. Jadi harus berjalan dengan baik, bagaimana mau berjalan dengan baik bila saat ini situasinya sedang pandemi Covid-19. Mau tidak mau solusinya dari saya dalam konteks lokal KPU Lampung, Bawaslu Lampung, Satgas Covid-19 Lampung bersama stakeholder terkait semua proaktif membuat rekomendasi dan masukan kepada penyelenggara di tingkat pusat,” katanya.  (LP)

Share