Oknum Guru SMKN 1 Metro Di Duga Pungli Dana Transportasi Yogyakarta Lampung

0
116

Metro, etalaseinfo.com – SMKN 1 metro memberangkatkan 14 siswa untuk praktek kerja lapangan /PKL di Yogyakarta selama 6 bulan di jurusan perhotelan , Afidal selaku guru pendamping untuk 14 siswa yang di berangkatkan ke Yogyakarta.

Ironisnya oknum guru tersebut melakukan penarikan ongkos untuk biaya perjalanan mobilisasi dari Lampung ke Yogyakarta sebesar rp.1.500.000. dan ongkos kepulangannya di tarik lagi dana transportasi sebesar Rp .1.010.000. berarti kalau di jumlahkan mencapai rp.2.510.000.

sementara berdasarkan data yang di dapat dari biro perjalanan Lampung Yogyakarta sebesar rp.370.000.dan sebaliknya dari Yogyakarta Lampung sebesar Rp. 370.000. setiap siswa jadi jumlah Rp. 740.000,. Dan di duga oknum guru tersebut melakukan pungli.

Adanya pungutan tersebut Afidal guru pendamping mengakui adanya penarikan dana sebesar Rp. 2.510.000,. Di pergunakan untuk ongkos pulang pergi Lampung Yogyakarta , adapun kegunaan dana sudah sesuai dengan prosedural , dan itu murni dana di tarik dari siswa dan di gunakan untuk kepentingan siswa, jelasnya di ruang kepala sekolah ,Senin 13 Mei 2019.

Terkaitan hal tersebut Dra widyaninsih.mm selaku kepala SMKN 1 metro membenarkan adanya penarikan dana tersebut itu juga untuk keperluan siswa siswi Perseta PKL di Yogyakarta selama 6 bulan .

Selanjutnya hal tersebut jelas melanggar Perpres nomor 87/2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan .

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: a. Intelijen; b. Pencegahan; c. Penindakan; dan d. Yustisi.

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah: a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. Melakukan operasi tangkap tangan; e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar./DIN