Pemprov dan 15 Kabupaten/Kota Rampungkan Perkada Penegakan Hukum Covid-19

Pemprov Dan 15 Kabupaten Kota Rampungkan Perkada Penegakan Hukum Covid 19

 Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Zulfikar. 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 Pemerintah Kabupaten/Kota di Bumi Ruwai Jurai telah merampungkan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Perkada tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Adanya penyusunan Perkada tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Pemprov dan 15 Kabupaten/Kota sudah membuat Perkada. Pada saat Kemendagri rapat di Kemenko, memang belum semua data kita masuk. Kemudian kita cukup laporkan,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Zulfikar, Minggu, 13 September 2020.

Ia mengatakan di tingkat provinsi, sudah ada Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung tertanggal 30 Juli 2020. Begitu juga di Kabupaten/Kota, para kepala daerahnya membuat aturan tentang adaptasi kebiasaan baru tersebut.

Tujuan pergub tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Provinsi Lampung. Kemudian mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19; dan mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan. 

Dalam Pergub tersebut juga menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi COVID-19 berupa sanksi administratif dan daya paksa polisional. Untuk sanksi administratif terdiri dari teguran lisan, terguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin.

Kemudian untuk sanksi daya paksa polisional terdiri dari membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah, menyanyikan lagu Nasional, melakukan push-up dan mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan. Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk penerapan sanksinya aja jajaran satuan tugas dari TNI/POLRI dan Satpol PP yang ada dilapangan. Lampung belum PSBB seperti di DKI Jakarta, tapi kita berharap masyarakat sadar dan peduli terhadap pandemi ini, sama-sama taat aturan untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis masih terdapat 1 provinsi dan 89 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. 

Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kemendagri  terus mendorong dan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan untuk segera selesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di daerah.  (LP)

Share