Penanganan Covid-19 di Tubaba Sudah Habiskan Rp12,6 M

Penanganan Covid 19 Di Tubaba Sudah Habiskan Rp12 6 M

Bupati Tubaba Umar Ahmad (tengah) didampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan dan Sekkab Tubaba Herwan Sahri. 

Panaragan – Realisasi belanja untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) sudah terpakai sebesar Rp12,6 miliar dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp41,3 miliar. 

Besarnya anggaran covid-19 yang mencapai Rp41,3 miliar tersebut bersumber dari dana refocussing kegiatan SKPD sebesar Rp10,4 miliar dan realokasi anggaran SKPD sebesar Rp30,9 miliar. Untuk realisasi belanja refocusing baru terserap sebanyak Rp66 juta dari Rp10,4 miliar yang disiapkan. Dana yang terserap digunakan Dinas Koperindag untuk penanganan dampak ekonomi.

Sedangkan sisa anggarannya refocusing Rp10,3 miliar lebih yang belum terserap akan digunakan untuk program bantuan tunai maju dan sejahtera (mantra) sebesar Rp8,7 miliar, kegiatan kesehatan Rp1,5 miliar, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp101 juta.

Sementara dari realokasi anggaran SKPD yang disiapkan dalam pos bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp30,9 miliar baru terpakai sebesar Rp12,6 miliar dan tersisa Rp18,3 miliar. Kegiatan yang terpakai digunakan untuk tiga kegiatan yakni penanganan kesehatan Rp3,4 miliar, penyediaan jaringan pengamanan sosial Rp7,5 miliar dan penanganan dampak ekonomi Rp1,5 miliar.

Selanjutnya, anggaran BTT yang belum terserap tetap akan digunakan untuk kegiatan Covid-19 bidang sosial sebesar Rp16,2 miliar, kesehatan Rp1,1 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp955 juta.

Bupati Tubaba Umar Ahmad melalui Sekkab setempat, Herwan Sahri membenarkan realisasi belanja covid-19 tersebut. “Total anggaran covid-19 yang sudah terserap sebesar Rp12,6 miliar dari total anggaran yang disiapkan dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar Rp41,3 miliar,” ujar Herwan Sahri kepada Lampost.co, Selasa, 30 Juni 2020 sore.

Herwan menjelaskan terkait penggunaan anggaran tersebut, pemkab sudah melakukan hearing dengan DPRD untuk melaporkan penggunaan anggaran Covid-19 tersebut. “Dalam hearing didewan sudah saya jelaskan, tidak semua anggaran covid-19 terpakai. Tapi, sisa anggaran ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan selain kegiatan Covid-19,”ujarnya.

Terkait dengan sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp28,7 miliar dari Rp41,3 miliar yang disiapkan kata dia, pemkab akan mengajukan penataan anggaran dalam RAPBD Perubahan 2020. “Angka yang terserap sekarang inikan belum final. Tapi dalam RAPBD Perubahan akan kami tata ulang, sesuai dengan kebutuhan SKPD pengelola kegiatan covid-19,”ujarnya

Selaku sekretaris gugus tugas Covid-19, dia menjelaskan besarnya anggaran yang belum terserap mencapai Rp28,7 miliar karena ada kegiatan Mantra dan kegiatan kesehatan yang belum terealisasi. “Belanja covid terbesar adalah Dinas Sosal dan Dinas kesehatan. Dinas sosial kegiatan bantuan beras dan mantra, sedangkan dinas kesehatan untuk kepentingan tim medis dan pengadaan APD, selanjutnya dinas pertanian, BPBD dan Koperindag”ujarnya.

Dikatakannya penggunaan anggaran Covid-19 tersebut sepenuhnya akan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh SKPD pengguna. “Audit penggunaannya akan dilakukan didinas pengguna. Karena dana covid-19 ini penggunaan anggarannya nenggunakan sistem tambah uang (TU) kepada satker pengguna,”kata dia.

Sementara itu, DPRD setempat akan menjadwalkan hearing dengan seluruh satker pengguna anggaran Covid-19 sesuai dengan yang telah disampaikan sekdakab dalam hearing bersama pimpinan dewan. “Pak sekda tidak menjelaskan secara rinci apa saja kegunaaan dana Covid-19 ini. Maka dewan akan memanggil semua dinas yang menggunakan dana Covid-19 dalam hearing khusus,” ujar ketua DPRD setempat, Ponco Nugroho didampingi Wakil Ketua II, Joko Kuncoro. (LP)

Share