Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pilkada Memerlukan Langkah yang Konkret

Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Pilkada Perlu Langkah Konkret

Akademisi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih. Dok.

Bandar Lampung – Pencegahan agar penyebaran Covid-19 tidak menyebar luas di masyarakat diperlukan adanya langkah konkret dari semua pihak. Kesadaran semua pihak menerapkan protokol kesehatan diperlukan agar rantai penularan covid-19 terputus.

Hal itu perlu dilakukan mengingat ada delapan kabupaten/kota di Lampung akan menggelar hajat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 yang dikhawatirkan akan memperparah keadaan masyarakat terdampak Covid-19.

Akademisi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih berpendapat suksesnya pilkada diukur dari beberapa indikator, yakni pertama, selesai semua tahapan sesuai protokol Covid-19. Kedua, terpilih pemimpin secara konstitusional.

Kemudian, bila ada perselisihan dibawa ke ranah hukum sesuai prosedur. Keempat, partisipasi di masa Covid-19 diukur dari partisipasi masyarakat dan semua pihak dalam pelaksanaan tahapan sesuai prosedur kesehatan, kualitas partisipasi yang bukan kuantitas partisipasi.

“Saat ini yang diperlukan langkah konkret semua pihak untuk mencegah agar pandemi Covid-19 tidak meluas,” katanya, Rabu, 16 September 2020.

Dia berpendapat tidak perlu ada penundaan pilkada, tahapan sudah berkepastian hukum dengan perpu dan PKPU. Sebagian besar tahapan sudah terlaksana dengan baik, tinggal penetapan calon pada 23 September 2020 dan penetapan DPT 19 Oktober 2020. Kemudian tersisa pengadaan logistik surat suara, kampanye, dan pemungutan penghitungan suara. 

Dia menyatakan tentang Covid-19 yang tidak berkepastian penyebarannya karena bergantung pada kedisplinan masyarakat dan keseriusan pemerintah. Dalam hal pilkada yang tinggal selangkah, maka kuncinya pada kedisiplinan, kepatuhan penyelenggara, peserta, dan pemilih terhadap protokol kesehatan.

“KPU dan Bawaslu serta DKPP harus mengamankan tahapan yang sudah berjalan dengan tetap melanjutkan tahapan sesuai protokol Covid-19,” kata mantan anggota KPU Lampung dua periode itu. (LP)

Share