Penjabat Bupati Lampung Tengah Ikuti Rapat Paripurna Secara Virtual

Penjabat Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah mengikuti Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 secara virtual.

Lampung Tengah – Penjabat Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah mengikuti Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 secara virtual.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto, Wakil Ketua II Firdaus Ali, Wakil Ketua III Muslim Anshori, dan dihadiri forkopimda serta dinas terkait.

Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri Penjabat Sekda Kabupaten Lampung Tengah Nirlan dan sejumlah asisten serta staf ahli bupati. Sedangkan Pjs Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah yang mengikuti sidang secara virtual pula.

Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli saat membacakan surat masuk bahwa Penjabat Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah telah memberikan kuasa kepada Penjabat Sekda Kabupaten untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus membacakan sambutannya.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah Meri Andriyani menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa 16 Oktober 2020 lalu Bupati Lampung Tengah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2021.

Menurutnya, sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS. Selanjutnya, disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Kemudian, katanya pula, setelah dilakukan pembahasan terkait KUA dan PPAS Tahun 2021, maka Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan, yaitu target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar Rp2,511 triliun.


Rinciannya adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp183,093 miliar lebih. dana perimbangan sebesar Rp1,724 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp603,525 miliar lebih.

Setelah pembahasan PAD naik dari yang semula ditargetkan Rp183,093 milIar lebih menjadi Rp197,093 milIar lebih, atau meningkat sebesar Rp14 miliar, sehingga total pendapatan setelah pembahasan Rp2,525 triliun lebih.

Dia menjelaskan, dari hasil pembahasan bahwa PAD dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah yang telah disahkan. Salah satu contohnya, Perda tentang Pajak Air Bawah Tanah yang belum maksimal penerapannya.

Kemudian, dari hasil kunjungan kerja anggota DPRD Lampung Tengah ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pajak parkir berlangganan yang dibebankan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu, agar diadakan kajian pajak parkir berlangganan di Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya, data dari PT PLN ada sekitar lima ribu pelanggan PLN yang menggunakan KwH meter lama masih menunggak pembayaran. Untuk itu, agar diadakan kajian mengalihkan tagihan listrik ke sistem prabayar.

Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar Rp2,595 triliun lebih yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,123 miliar lebih, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp921,117 miliar lebih.

Lalu, belanja hibah sebesar Rp54,369 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp30 miliar lebih, belanja bagi hasil sebesar Rp8,912 miliar lebih, dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.457,522 miliar lebih.

Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp70 miliar lebih, untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga anggaran tetap berimbang.

Pj Sekda Kabupaten Lampung Tengah Nirlan menyatakan, kesepakatan KUA dan PPAS akan menjadi dasar untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2021.

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS tahun 2021, di antaranya adalah untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

“Terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tentunya hal ini akan kami upayakan semaksimal mungkin, sehingga ke depan PAD kita semakin meningkat,” ujarnya pula.

Kemudian, terkait dengan diadakan kajian untuk pajak parkir berlangganan, perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar, dan Pengesahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021, akan dipelajari dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Terkait kehadirannya, dalam sidang paripurna DPRD mewakili Pj Bupati Lampung Tengah Nirlan mengatakan, telah diberikan kuasa untuk mengikuti jalannya rapat paripurna, karena Pj Bupati Adi Erlansyah tidak bisa hadir masih dalam isolasi mandiri.

“Meski kondisi baik, Pj Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah masih dalam masa isolasi mandiri, dan memberikan kuasa kepada saya untuk hadir dalam rapat paripurna. Kita bisa lihat tadi, Pak Bupati tetap mengikuti jalannya sidang secara virtual,” ujarnya pula. (Ant)

Bagikan