Penyelenggara Diminta Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Diminta Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Jakarta – Penyelenggara dan pengawas diminta tegas mengawasi penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah. Pelanggar harus ditindak tegas.

“KPU dan Bawaslu untuk lebih aktif lagi memberikan informasi dan lebih tegas dalam menegakkan penerapan protokol kesehatan covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 September 2020.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar itu menyebutkan, ada sejumlah temuan pelanggaran protokol kesehatan di daerah. Di antaranya kerumunan massa yang tidak memenuhi ketentuan jarak aman dan banyak yang tidak menggunakan masker.

Dia mengimbau setiap pasangan calon menertibkan pendukungnya. Ketentuan pencegahan penyebaran virus korona harus dipatuhi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam menghadiri tahapan pendaftaran pasangan calon,” ungkap dia.

Doli mengimbau masyarakat tidak ikut mengantar paslon mendaftar ke KPU daerah masing-masing. Sebab, sudah ada ketentuan pembatasan keterlibatan orang saat pendaftaran calon kepala daerah.

Hal itu termaktub dalam Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Pihak-pihak yang diperkenankan hadir menemani saat pendaftaran hanya ketua dan sekretaris atau sebutan lain dari partai politik dan atau gabungan partai politik pengusul dan bakal paslon.

“Kalau pun ingin hadir, tolong dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak,” ujar dia. (LP)

Share