Pintu Masuk Lampung Diperketat Usai Jakarta PSBB

Jakarta Psbb Pintu Masuk Lampung Diperketat

Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin, 14 September 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Pemprov Lampung akan melakukan pengetatan di pintu masuk dan protokol kesehatan pencegahan diperketat.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan dengan adanya kebijakan PSBB di DKI Jakarta, menjadi early warning system (EWS) adalah suatu sistem peringatan/deteksi dini untuk masyarakat kalau pandemi Covid-19 tidak boleh dianggap remeh. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib dilakukan semua pihak.

Pihaknya juga tetap mengikuti kebijakan Kementerian Perhubungan untuk di bidang transportasi. “Kami tetap mengacu Permenhub 41 dan SE 11, 12, 13, dan 14 serta SE Gugus Tugas Pusat No. 9 Tahun 2020. Untuk check point belum ada perintahnya, yang jelas protokoler kesehatan ketat akan dilaksanakan di Merak dan Bakauheni sesuai SE 11/2020. Sementara untuk putar balik belum ada perintahnya, termasuk posko check point belum,” katanya, Minggu, 13 September 2020.

Kementerian Perhubungan memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Menhub tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu.

Selain itu, tidak ada penerapan SIKM (surat izin keluar masuk), seperti di masa PSBB sebelum masa transisi. Adapun persayaratan penumpang antarkota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas No 9 Tahun 2020 di mana syarat rapid test (hasil nonreaktif) atau tes PCR (hasil negatif) juga masih akan diberlakukan.

Kementerian telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan. Para operator prasarana dan sarana harus memastikan semua protokol yang telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No 11 (transportasi darat), No 12 (transportasi laut), No 13 (transportasi udara), dan No 14 (transportasi kereta api) terlaksana sesuai ketentuan. Penumpang maupun petugas wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. 

Sedangkan operator wajib memastikan pembatasan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana transportasi secara berkala untuk mencegah penularan Covid-19 di area transportasi publik. Sedangkan ketentuan untuk transportasi antarkota di semua sektor (udara, laut, darat, dan kereta api) juga masih sama, tidak mengalami perubahan.

Pihaknya mengimbau masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum, untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dengan kedisiplinan akan melindungi diri sendiri maupun penumpang lain di sarana dan prasarana transportasi, yang pada akhirnya akan membantu memutus mata rantai penularan Covid-19.  (LP)

Share