Pj Bupati Pesisir Barat Vicon Kesiapsiagaan Potensi Cuaca Ekstrem

Penjabat Bupati Pesisir Barat, Achmad Crisna Putra mengikuti kegiatan vicon kesiapsiagaan potensi cuaca ekstream dengan BNPB dan Menteri Dalam Negeri.

Krui – Penjabat Bupati Pesisir Barat, Achmad Crisna Putra mengikuti kegiatan video conference kesiapsiagaan potensi cuaca ekstrem dengan BNPB dan Menteri Dalam Negeri.

“Vicon ini untuk mewaspadai cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina, kekeringan dan hujan lebat berpotensi akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia akibat fenomena tersebut,”kata Crisna di Pesisir Barat, Jumat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, meminta kepada pemerintah daerah mewaspadai cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina.

“Kekeringan dan hujan lebat berpotensi akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia akibat fenomena tersebut,” ujarnya.

BMKG telah menganalisis bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal.

Namun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia.

BMKG merilis pada Oktober-November peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa, bahwa langkah-langkah yang harus diambil kepala daerah adalah membentuk posko kesiapsiagaan Pemerintah Daerah.

“Juga melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,” kata dia.

Dia juga meminta menyiagakan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, serta unsur Masyarakat lainnya.

Mendagri juga berharap Pemda dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya.

Selain itu juga perlu adanya pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Menurutnya, juga diperlukan adanya penyebarluasan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.

Lalu Tito juga meminta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.

Yang terakhir dalam surat edaran itu Tito mengimbau agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain itu dia juga meminta adanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dirinya serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Hadir dalam Acara tersebut, Pjs.Bupati Pesisir Barat Ir.Achmad Chrisna Putra NR,MEP, Unsur forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, Kemenag Kabupaten Pesisir Barat,Kepala BKD, Kepala Dinas Koprindag, Sekwan,Perwakilan Dari Dinas Kesehatan. (Ant)

Bagikan