PKS Minta Bawaslu Pesawaran Bekerja Profesional

Pks Minta Bawaslu Pesawaran Bekerja Profesional

DPD PKS Kabupaten Pesawaran menyampaikan surat permintaan hasil investigasi lengkap Bawaslu Kabupaten Pesawaran

Pesawaran – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pesawaran, mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, terkait hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu terhadap kegiatan PKS.

“Iya beberapa waktu lalu, Bawaslu melakukan investigasi terhadap kegiatan baksos peringatan HUT PKS ke- 22 tahun, yang mana pada saat itu PKS membagikan sembako kepada masyarakat, namun disoal karena bergambar bupati,” jelas Sekertaris DPD PKS, Sunarto, Minggu, 28 Juni 2020.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini, hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap PKS tidak jelas.

“Kami sudah melayangkan surat untuk kedua kalinya mempertanyakan apa hasilnya, kami hanya meminta berita acara pleno hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu, dasar -dasar hukum, dan status pelanggaran yang telah dilakukan itu apa,” tegasnya.

Dirinya juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran, agar bekerja secara profesional dan menggunakan kode etiknya dalam melaksanakan tugas.

“Kami hanya meminta Bawaslu ini menyampaikan hasil investigasi lengkap sesuai dengan Perbawaslu nomor 14 tahun 2017, kemudian meminta berita acara pleno tentang hasil penanganan dugaan pelanggaran, dan menyampaikan status, rekomendasi atau kesimpulan dari hasil investigasi kepada media cetak,” paparnya.

Sementara itu menyikapi uraian permintaan pihak PKS,  Devisi hukum Humas dan Dakin Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Riswanto, mengaku akan mengkoordinasikan permintaan DPD PKS tersebut untuk dapat ditindak lanjuti.

“Kalau hasil investigasi, bantuan covid-19 yang disalurkan PKS pada saat Milad PKS merupakan bantuan pribadi bupati, dan tidak memiliki kaitan dengan anggaran pemda, jadi ini murni bantuan pribadi bupati, karena tidak menggunakan anggaran daerah atau anggaran penanganan covid 19, ya gak masalah, karena itu murni dari kantong bupati pribadi jadi tidak memenuhi unsur pelanggaran,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk status seperti diminta PKS , dalam waktu dekat pihaknya pun akan menyampaikan surat balasan berikut melampirkan keterangan bahwa kegiatan Baksos Hut PKS beberapa waktu lalu tidak ada unsur pelanggaran

“Secara prinsip tidak melanggar, mungkin dalam waktu dekat surat balasan berikut surat keterangan status hasil investigasi akan kami sampaikan, kita koordinasi dulu dengan teman-teman komisioner lainnya, dan kalau untuk berita acara pleno memang tidak bisa kita berikan,” pungkasnya.¬†(LP)

Share