Ratusan Ribu Pemilih di Lamteng Tak Penuhi Syarat

Ratusan Ribu Pemilih Di Lamteng Tak Penuhi Syarat

Lampung Tengah – Sebanyak enam ratus ribuan pemilih dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Lampung Tengah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal itu berdasarkan hasil coklit yang diplenokan pada Kamis, 10 September 2020.

KPU Lampung Tengah menggelar pleno terbuka hasil coklit DP4 dari Kemendagri di Hotel BBC Bandarjaya. Pada pleno tersebut terungkap sebanyak 627.251 pemilih TMS.

Ketua KPU Lampung Tengah, Irawan Indrajaya menerangkan bahwa, total DPS yang sudah diinput sebanyak 915.857 pemilih. Menurut Irawan, jumlah tersebut masih akan bertambah atau berkurang sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPS itu menurun dibanding DPT Pemilu 2019 yang berjumlah 950.566.

“Dibanding DPT pemilu 2019, DPS pemilihan bupati-wakil bupati 2020 berkurang sebanyak 34.701 pemilih,” terangnya.

Penurunan DPS pilbub 2020 berkurang dibanding DPT pileg 2019 karena beberapa sebab. Sesuai aturan, KPU harus menginput Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang di serahkan Kemendagri melalui Disdukcapil. Jumlah total DP4 1.094.516 pemilih. Setelah digunakan aplikasi untuk coklit, ditemukan nomor induk ganda.

Ia menjelaskan, menggunakan aplikasi Sidalih kadang-kadang hanya mendeteksi antar kabupaten saat ini sudah bisa mendeteksi antar kecamatan dan akan disempurnakan hingga mendeteksi kegandaan antar TPS. Setelah digunakan aplikasi, ditemukan 627.251 pemilih TMS dari DP4.

Di antaranya yang teridentifikasi meninggal dunia sebanyak 18.351, lalu kegandaan antar kecamatan atau TPS 10.532, lalu di bawah umur 174 pemilih. Kemudian pindah domisili setelah dicoklit ada 31.310 dan yang tidak dikenal sebanyak 118.834 pemilih. Ada ditemukan daftar TNI 92 dan Polri 87 pemilih. hilang ingatan 1, dan yang ganda kabupaten sebanyak 447.867.

“Itulah kenapa ada perubahan dari DPT terakhir pileg yang 950.566 pemilih, sekarang DPS menjadi 915.857. Ini masih akan naik turun sampai hari H. Sidalih sekarang jauh lebih bagus, tapi daerah pemilihan pada jam tertentu server berat, sistemnya jauh lebih bagus,” terangnya.

Selanjutnya, KPU akan berkoordinasi dengan Kemendagri melalui Disdukcapil dan KPU Provinsi guna menentukan langkah yang harus dilakukan terkait pemilih TMS, supaya langkah yang dilakukan tidak salah.

“Kami identifikasi, seperti apa indikatornya terutama pemilih yang tidak di kenal. Untuk kecamatan yang paling banyak jumlah pemilih tidak dikenal, kami belum identifikasi tapi datanya sudah ada,” tutupnya. (LP)

Share