Sejumlah Berkas Bapaslon Pilkada Lamsel Belum Memenuhi Syarat

Sejumlah Berkas Bapaslon Pilkada Lamsel Belum Memenuhi Syarat

KPU Lampung Selatan saat menyerahkan berkas hasil penelitian yang belum memenuhi syarat kepada LO bapaslon di KPu setempat, Senin, 14 September 2020. 

Kalianda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menyerahkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati kepada dua liaison officer (LO) bakal pasangan calon. Ada sejumlah berkas yang belum memenuhi syarat (BMS) yang mesti diperbaiki dalam persyaratan tersebut. 

Berkas dokumen persyaratan yang mesti diperbaiki itu, yakni milik bapaslon Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa dan Hipni-Melin Haryani Wijaya. Penyerahan itu dihadiri LO dua bapaslon, Bawaslu Lamsel, dan partai pengusung.

Ketua KPU Lamsel, Ansurasta Razak mengatakan sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal pada 13-14 September 2020 adalah pemberitahuan hasil verifikasi persyaratan administrasi bapaslon.

“Sesuai tahapan, hasil verifikasi persyaratan sudah kami sampaikan kepada LO dua bapaslon yang dihadiri Bawaslu Lamsel dan partai pengusung. Hasilnya, memang beberapa berkas yang belum memenuhi syarat. Tapi, kekurangan itu tidak begitu krusial,” katanya, Senin, 14 September 2020. 

Menurut dia, berkas masing-masing bapaslon masih ada kekurangan sehingga belum memenuhi syarat dan masih bisa diperbaiki mulai 14-16 September 2020. “Artinya, masih ada kesempatan memperbaiki berkas yang belum memenuhi syarat. Yang jelas, masih ada berkas masing-masing bapaslon yang belum memenuhi syarat,” ujarnya. 

Sementara itu, LO Bapaslon Hipni-Melin, Jauhari mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki kekurangan berkas persyaratan milik bapaslon yang diusung PAN, Gerindra, dan PKB itu. Pihaknya optimistis berkas persyaratan akan memenuhi syarat.

“Ya, kami secepatnya berkas yang belum memenuhi syarat akan segera diperbaiki,” ujarnya yang juga diamini LO bapaslon Nanang-Pandu, Edi Setiawan. 

Berkas yang Belum Memenuhi Syarat (BMS)

Bacabup Nanang Ermanto:
Model BB.1 KWK belum di-ceklis cuti di luar tanggungan negara.

Bacawabup Pandu Kesuma Dewangsa:
1. Model BB.1 KWK surat pernyataan belum dicoret bupati, wakil bupati. 
2. Model BB.2 KWK jenis kelamin belum dicoret.
3. SKCK yang menerangkan bapaslon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela kepolisian bahwa mencalonkan diri di daerah lain dari tempat tinggal maka surat dikeluarkan dari Polda.
4. Keputusan pemberhentian berstatus anggota DPRD diserahkan paling lambat 9 November 2019.
5. Surat Pengajuan pengunduran diri bakal calon yang berstatus anggota DPRD tidak ada tanggal.
6. Surat keterangan pengunduran diri atau pernyataan berhenti, sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang. 

Dokumen bersama: daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan bahwa tim kecamatan belum ada. 

Bacabup Hipni :
1. Model BB.1 KWK tidak mencantumkan umur. 
2. Model BB.2 KWK tidak ada gelar sedangkan dalam dokumen mencantumkan S1.
3. Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara bahwa ikhtisar LHKPN a.n Hipni. 
4. Tanda terima penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhit atau sejak calon menjadi wajib pajak baru menyampaikan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019/kurang tahun 2015.

Bacawabup Melin Haryani Wijaya:
1. Model BB.1 KWK usia dan gelar tidak dicantumkan. 
2. Model BB.2 KWK tidak dicoret pilihan bupati, wakil bupati.
3. Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bahwa di ijazah tidak ada stempel. 
4. Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara: E-Filling.
5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam  dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon bahwa tidak sesuai SKCK. 
6. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa BB.1 KWK calon memberi centang terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara karena alasan politik. 

Dokumen Bersama: daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan belum sesuai formulir BC.1 KWK (PKPU Nomor 4/2017). (LP)

Share