Tenaga Medis dan Kesehatan Menunggu Pencairan Insentif

Img20200628164319

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana di Posko Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung. Selasa, 30 Juni 2020.

Bandar Lampung – Insentif tenaga medis dan kesehatan yang terlibat aktif sebagai garda terdepan menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lampung harus terus dikawal. Para tenaga kesehatan tersebut wajib mendapatkan penghormatan dan reward dari pemerintah atas bakti dan perjuangan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Lampung terdata ada 20.169 orang tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Mereka terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, analis kesehatan, dan sebagainya.

Adapun perincian, 2.127 orang tenaga medis, 9.286 orang tenaga perawat, dan 8.756 orang bidan. Di Lampung ada 30 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana mengatakan sangat setuju dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo untuk bergerak cepat dalam menangani pandemi Covid-19 dan perlu langkah extraordinary atau luar biasa. “Saya setuju dengan Bapak Presiden. Perlu langkah extraordinary. Kalau untuk insentif tenaga kesehatan sepertinya belum ada yang cair. Tapi sudah ada yang diklaim dan dikirim kepada Kementerian Kesehatan,”. Katanya di Posko Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Selasa, 30 Juni 2020.

Dia mengatakan sampai ini Dinas Kesehatan Lampung hanya menverifikasi untuk rumah sakit milik provinsi, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada. Selain itu, rumah sakit swasta kelas B, yakni Rumah Sakit Imanuel dan Rumah Sakit Urip Soemoharjo.

Namun, RS Urip Soemoharjo sampai saat ini belum mengajukan perinciannya. Walau begitu, pihaknya tetap mendorong untuk mengajukan tenaga medis agar mendapatkan insentif.

“Kalau gambaran tertinggi ada di RSUD Abdul Moeloek sampai Rp1 miliar pengajuannya karena pasiennya banyak di sana. Kalau untuk rumah sakit di kabupaten/kota, ya pemerintah setempat sebagai verifikatornya. Kalau sudah diverifikasi, langsung dikirim secara online ke pusat. Sebab, nanti insentifnya langsung masuk ke rekening tenaga medis masing-masing,” katanya.

Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melakui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di tujuh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Adapun besaran insentif untuk tenaga kesehatan, yakni dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, puskesmas, dan laboratorium yang ditetapkan Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya Rp5 juta. Untuk besaran santunan kematian Rp300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas. (LP)

Share