Terkait Pelanggar Aturan, Bawaslu Kota Diminta Ambil Tindakan

Bawaslu Kota Diminta Ambil Tindakan Terhadap Pelanggar Aturan

Anggota Bawaslu Lampung Ade Asy’ari (batik hitam) saat menyambangi Kecamatan Kedaton, Senin, 14 September 2020.

Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung meminta Bawaslu Bandar Lampung mengambil langkah penindakan atas pelanggaran aturan penyelenggara pemilu yang berlaku. Hal itu terkait keterlibatan anggota keluarga dari salah satu panitia pengawas (panwas) di Kelurahan Sukamenanti yang diduga berpihak kepada salah satu bakal pasangan calon (bapaslon).

“Terhadap panwas kelurahan yang suaminya diduga ikut membagikan alat sosialisasi, Bawaslu provinsi melalui Bawaslu kota sudah memerintahkan kepada panwascam setempat untuk melakukan langkah penindakan,” ujar anggota Bawaslu Lampung Ade Asy’ari, Senin, 14 September 2020.

Selain itu juga, Bawaslu Lmapung juga meminta Bawaslu kota melakukan langkah yang sama terhadap camat atau lurah dan ASN yang melanggar aturan. “Jangan takut, bekerjalah sesuai tupoksi dan regulasi,” katanya.

“Intinya tidak ada kompromi untuk ketidaknetralan baik di penyelenggara maupun birokrasi. Penyelenggara yang berpihak harus ditindak. ASN dan birokrasi yang berpihak juga wajib ditindak” ujarnya.

Dia menyoroti perihal video yang beredar, yaitu camat, lurah beserta perangkat RT dan linmas di Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sukamenanti, yang menggerebek kediaman salah seorang warga.

“Camat, lurah dan RT-RT serta linmas di Bandar Lampung ini hebat-hebat. Sebelumnya mengurus selebaran-selebaran yang keabsahannya pun masih kami pertanyakan,” katanya.

“Sekarang gerebek urusan sosialisasi bakal calon wali kota. Ini kenapa? Apa karena istri Wali Kota-nya juga bakal mencalonkan diri jadi wali kota menggantikan suaminya,” katanya.

Menurut dia, aparatur pemerintah sudah memiliki tupoksi tersendiri, tanpa perlu turut serta melakukan pengawasan pemilu yang menjadi maruah Bawaslu. 

“Pengawasan pemilu mutlak urusan Bawaslu. Lurah dan camat serta masyarakat boleh ikut mengawasi tapi jangan seperti sudah yang paling hebat sendiri. Tetap harus koordinasi ke Bawaslu. Kalau seperti ini, bubarkan saja Bawaslu-nya. Buat apa ada Bawaslu, suruh saja semua camat, lurah, RT serta linmas yang bekerja mengawasi pilkada ini,” katanya.  (LP)

Share