Warga Binaan Rentan Administrasi Penduduk

Bandarlampung – Ketua Forum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Lampung Ketut Partayasa menyebutkan bahwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan termasuk rentan dalam hal kelengkapan administrasi kependudukan.

“Selain warga yang tinggal di daerah bencana alam, di hutan atau pulau dan orang telantar di Dinas Sosial, warga binaan termasuk ke dalam rentan administrasi kependudukannya,” kata Ketut Partayasa, di Bandarlampung, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa Forum Disdukcapil Lampung dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembuatan KTP elektronik bagi warga yang rentan kelengkapan administrasi kependudukannya, dengan strategi jemput bola seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung.

Ia mengatakan, dalam menjalankan strategi jemput bola, pihaknya telah meminta jajaran Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa setempat agar warga rentan mudah mendapatkan KTP-el.

“Insya Allah dengan kebersamaan, semua dapat selesai dan bisa diatasi dengan baik,” kata dia.

Dia pun menyampaikan, selama pandemi COVID-19 melanda negeri ini telah berkoordinasi dengan seluruh Disdukcapil, agar layanan pembuatan dokumen kependudukan berorientasi kepada sistem online.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem online dalam pelayanannya Disdukcapil akan sedikit sekali mengalami hambatan, bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 masyarakat tambah melek teknologi.

“Kita bisa ambil hikmahnya dari COVID-19 masyarakat melek teknologi, namun prinsipnya Disdukcapil di Indonesia semuanya memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan,” kata dia pula. (Ant)

Bagikan